Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengimbau pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tak melakukan pencitraan.
Refly Harun menilai Jokowi sudah tak memiliki kesempatan untuk kembali menjadi presiden di 2024 mendatang.
Hal itu disampaikannya terkait dengan pembagian bantuan di tengah pandemi Virus Corona.
Menurut Refly Harun, pemerintah seolah tak mau melibatkan pemerintah daerah dalam pemberian bantuan bagi warga terdampak Virus Corona.
Melalui tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (28/4/2020), Refly mulanya menyinggung soal kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan warga jika lockdown diterapkan.
Ia menyatakan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dipilih pemerintah untuk menghindari kewajiban tersebut.
"Tapi kalau misalnya perspektifnya semua adalah darurat kesehatan masyarakat secara nasional berarti semua orang harus dikasih makan pemerintah," kata Refly.
"Sudah pasti enggak mampu, akhirnya dipilih jalan tikusnya yaitu PSBB tapi aromanya ada karantina wilayah."
Menurut Refly, ketidakjelasan aturan ini bisa menyebabkan penanganan Virus Corona semakin tak efektif.
Terkait hal itu, Refly lantas menyinggung nama Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.
"Biar PSBB-nya kena, tapi kemudian kewajiban memberikan bahan pokoknya enggak kena. Menurut saya, saya khawatir kekacauan aturan ini membuat penanganan menjadi tidak efektif," jelas Refly.
"Walaupun sebagai warga negara saya tetap berharap, mengaminkan doa Ustaz Ngabalin tadi yang mengatakan bahwa mudah-mudahan dalam bulan Ramadan selesai Covid-19."
Lebih lanjut, Refly menyoroti koordinasi pemerintah pusat dan daerah soal pemberian bantuan.
Ia menilai, pemerintah pusat tak mau mempercayakan pemberian bantuan tersebut pada pemerintah daerah karena alasan tertentu.
"Satu lagi, dan kita jangan lupa juga koordinasi dengan pusat dan daerah. Saya merasa dari sisi administrasi pemerintahan dan ini kelemahan laten kita, ada distrust antara pusat dan daerah," ungkapnya.
"Kalau ada bantuan, bantuan bencana, bantuan apapun, termasuk juga pembagian sertifikat tanah dan sebagainya."
Terkait hal itu, Refly justru menyinggung Pilkada yang rencannya bakal digelar 2020 ini.
Ia menduga, pemerintah tak mau bantuan tersebut diklaim oknum di daerah untuk memenangkan Pilkada 2020.
"Pemerintah pusat selalu ingin tangani sendiri, dia tidak mau melalui pemerintah lokal," jelasnya.
"Kenapa? Itulah susahnya, apalagi musim Pilkada begini, karena takut diklaim sebagai upaya dia menyalurkan bantuan."
Karena itu, Refly lantas mengimbau pemerintahan Jokowi untuk tak lagi memikirkan hal itu.
Sebab, pemerintahan Jokowi akan berakhir dan berganti dengan presiden baru pada 2024 mendatang.
"Bagi pemerintah pusat kan sudah nothing to lose sekarang, sudah periode kedua kan tidak ada periode ketiga lagi."
"Jadi tidak perlu pencitraan," pungkasnya.
Simak video berikut ini menit ke-15.53:
