Ratusan orang dari Aliansi Nasional Anti Komunis Anak NKRI Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan DPRD Kaltim, Jumat (3/7/2020).
Sebelum menggelar aksi di DPRD yang terletak di Jalan Teuku Umar, massa berkumpul di lapangan parkir GOR Segiri sejak jam 11 siang. Setelah salat Jumat, massa yang berpakaian putih-putih itu pun konvoi dengan kendaraan hingga ke titik aksi dan tiba sekitar pukul 2 siang.
Massa yang berasal dari berbagai organisasi keislaman, daerah, hingga pondok pesantren itu berorasi menolak pembahasan RUU HIP. Menurut mereka, RUU HIP adalah upaya mengubah pancasila sebagai ideologi bangsa.
Sementara 15 orang perwakilan diterima oleh DPRD Kaltim, massa terus berorasi dan sempat melakukan pembakaran baliho bergambar partai kepala babi berlatar merah dan beberapa ikon palu-arit.
Ketua Dewan Syuro FPI Kaltim, Habib Alwi Baraqbah menegaskan pihaknya meminta DPRD untuk mengusulkan pembatalan pembahasan RUU HIP. Hal ini demi keamanan dan keutuhan NKRI.
“Dari poin pertama sampai keenam itu harus dibatalkan, kalau ini tidak dibatalkan akan menjadi bumerang terbesar bagi keamanan Republik Indonesia yang kita cintai,” ujar Alwi.
Ia mengungkapkan, massa gabungan umat Islam itu bukan hanya berasal dari Samarinda, tapi ada juga dari Bontang, Balikpapan, hingga Sangatta.
“Alhamdulillah ketua DPRD beserta wakil beserta seluruh jajarannya mau menerima kita dan sejalan dengan apa yang telah kita perjuangkan. Harapan kita mudah-mudahan pertemuan membuahkan hasil untuk masyarakat Kaltim dan Indonesia,” tandasnya.
Sementara Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK menilai wajar atas aksi umat muslim Kaltim hari ini. Bahkan sebuah keharusan yang mesti diperjuangkan untuk masa depan bangsa.
“Kami mengucapkan terima kasih telah menyampaikan aspirasi sejalan dengan perkembangan sekarang. Dicermati masyarakat kita justru ditindaklanjuti oleh kelompok-kelompok ulama, umat Islam saya kira ini cukup bagus kita tanggapi positif, justru kehadiran kami di DPRD itu luar biasa cukup lengkap,” ujar Makmur.
Ia melanjutkan, pihaknya segera menindaklanjuti secara kelembagaan. Lewat Komisi I, pihaknya akan mengirimkan aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah pusat.
“Pada dasarnya kita kepengen sudut pandang yang sama supaya jangan diganggu gugat lagi, ideologi kita sudah sedemikian rupa, merupakan sudah masuk bagian yang tidak terlepaskan sejak merdeka menjadi komitmen kita, sudah meresap di hati bangsa indonesia, jangan diubah-ubah lagi,” tegas Makmur.0
