Image description
Image captions

Polri batal melakukan ekspose atau gelar perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) peringatan Maulid Nabi danpernikahan anak Habib Rizieq Syihab (HRS) hari ini. Ditundanya gelar perkara itu karena masih ada beberapa hal yang perlu digali oleh penyidik.

"Untuk saat ini, terkait gelar perkara memang belum dilaksanakan, baik itu di PMJ maupun di Polda Jabar, karena memang ternyata dalam proses penyelidikan ini ada perlu hal-hal yang mesti digali," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (23/11/2020).

Awi menuturkan, hingga hari ini, tim penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil dua orang lagi untuk dimintai klarifikasi dugaan pelanggaran protokol kesehatan acara HRS. Sementara itu, tim penyidik Polda Jawa Barat (Jabar) masih perlu memanggil 3 orang.

"Dan hari ini masih menjadwalkan dua orang di Polda Metro yang dipanggil termasuk Wagub, kemudian untuk Polda Jabar, minggu lalu pada 20 November 8 orang yang hadir, masih ada 4 orang yang nggak hadir. Salah satunya Bupati Bogor yang terkonfirmasi positif COVID sehingga penyidik menjadwalkan ulang untuk mengundang 3 orang lainnya yang belum hadir besok rencananya. Sehingga kami masih berproses," tuturnya.

Lebih lanjut, Awi mengatakan ada tidaknya unsur pidana akan ditentukan saat gelar perkara. Namun Awi tidak menyebut kapan gelar perkara akan dilaksanakan.

"Tentunya nanti apapun hasilnya, apa ditemukan peristiwa dugaan tindak pidana pelanggaran porotokol kesehatan tentunya semuanya akan ditentukan dalam gelar perkara," ujarnya.

Mulanya, Polri merencanakan ekspose kasus kerumunan acara Habib Rizieq pada hari ini. Simak di halaman berikutnya

 

Seperti diketahui, polisi sedianya akan mengekspose kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara Habib Rizieq Syihab (HRS) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ekspose kasus rencananya dilakukan hari ini, Senin (23/11).

"Rencana tindak lanjut dari penyidik, hari Senin, tanggal 23 November 2020, akan mempersiapkan ekspose ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan tinggi DKI," kata Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/11).

Ramadhan menjelaskan, ekspose di JPU adalah bagian dari penyidikan. Sifatnya adalah koordinasi sesama penegak hukum dalam penyelidikan suatu perkara pidana.

"Jadi sesama penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian dan jaksa penegak hukum itu bisa melakukan koordinasi, apakah ini memenuhi unsur atau syarat atau memenuhi unsur pidana untuk dilakukan ke tingkat penyidikan. Jadi sekali lagi ini masih bagian penyelidikan belum menuju tahap penyidikan," jelasnya.