Image description
Image captions

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mewanti-wanti Pangdam hingga Kapolda untuk serius mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jokowi mengingatkan aturan main yang telah disepakati sejak 2016.

"Setiap tahun sejak 2015, kejadian kebakaran besar kita rutin melakukan pertemuan seperti ini tujuannya apa untuk mengingatkan baik kepada para gubernur, bupati, wali kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres terutama ini terutama jika ada pejabat-pejabat yang baru, yang berada di daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran sekali lagi ini untuk mengingatkan agar tidak lupa pada aturan main yang sudah kita sepakati di 2016," kata Jokowi dalam rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (22/2/2021).

"(Tahun) 2016 kita punya kesepakatan, kesepakatan nya adalah bagi Pangdam dan Kapolda, Kapolres danrem dan dandim yang baru agar tahu dan aturan mainnya masih tetap sama. Kalau jadi kalau di wilayah Saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik aturan mainnya tetap sama, belum saya ganti," sambung Jokowi.

 

Jokowi menegaskan tak akan segan-segan mencopot Pangdam-Kapolda yang lalai menangani karhutla. Para pejabat baru diminta memperhatikan pesan dari Jokowi tersebut.

"Saya kira masih ingat semuanya kalau yang ikut rutin tiap tahun pertemuan dengan saya pasti semuanya masih ingat yaitu dicopot yaitu diganti, jelas? Meski saya sudah perintah ke Panglima dan Kapolri saat itu baru dua kali. Jadi kali ini saya ulang lagi ini hanya untuk yang pejabat-pejabat baru agar tahu aturan main ini," ujar Jokowi.

Baca juga:Jokowi Minta Tindak Pembakar Hutan: Jangan Sampai Malu di ASEAN Summit

Jokowi meminta langkah penanganan konkret di wilayah yang rawan musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jokowi mencontohkan dampak karhutla pada 2015.

Provinsi Riau kala itu menjadi salah satu daerah terdampak paling parah karhutla yang asapnya sampai ke negara Singapura. Jokowi yang hendak ke Riau, harus turun di Padang dan melanjutkan perjalanan darat selama 8 jam.

"Saya ingat betul, di 2015 saya mau ke Riau, Pekanbaru, turunnya di Padang. Seingat saya mungkin 8 jam lewat darat. Saya juga ingat di tahun 2015, ketika saya akan ke Pulang Pisau di Kalteng, saya turun di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, lewat darat. Seingat saya berapa? Empat jam. Ini jangan sampai kejadian lagi," kata Jokowi.

Kali ini, Jokowi memuji Pemprov Riau yang menetapkan status siaga darurat karhutla. Status ini diperlukan untuk proses administrasi penanganan bencana.

"Disampaikan Bapak Menko Polhukam, Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Ini bagus. Bersiap-siap, jangan sampai nanti administrasinya, payung hukum belum siap, kebakaran sudah membesar, mau melakukan sesuatu, nggak ada payung hukumnya," ujar Jokowi.

"Gubernur Riau benar, didahului dulu, karena Riau memang termasuk kebakaran hutan dari pengalaman lalu-lalu, angkanya lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lain," tambahnya.

Jokowi mengingatkan Pulau Sumatera berpotensi terjadi karhutla mulai Februari. Sedangkan sebagian Kalimantan dan Sulawesi pada periode Mei-Juli.
 

Arahan pertama adalah prioritaskan pencegahan karhutla. Jokowi tidak ingin saat api keburu membesar, operasi udara lewat waterbombing baru dilakukan. Jokowi mengingatkan kerugian akibat karhutla bisa mencapai triliunan rupiah.

"Sekali lagi, prioritaskan pencegahan, jangan terlambat. Karena kalau sudah terlambat kita guyur dengan waterbombing sebanyak apa pun, pengalaman kita, sudah terlalu sulit. Api boleh keluar kecil, tapi harus segera dipadamkan. Jadi prioritaskan," katanya.

Yang kedua adalah pengawasan sampai tingkat bawah. Jokowi berpesan dilibatkannya tokoh masyarakat sampai tokoh agama dalam pencegahan karhutla.

Yang ketiga adalah edukasi kepada masyarakat sampai perusahaan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Yang keempat yaitu penataan ekosistem gambut. Jokowi meminta kelembaban air di lahan gambut terjaga.

Arahan kelima adalah jangan sampai membiarkan api membesar. Api harus segera dipadamkan ketika muncul.

Yang keenam penegakan hukum yang tegas bagi pembakar hutan. Hukuman bisa berupa sanksi administrasi sampai pidana.

"Penegakan hukum tegas kepada siapa pun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi/perusahaan, maupun masyarakat. Tapi ini semuanya harus tahu agar ada efek jera. Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar lahan, baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana," ujar Jokowi.

 

"Pada bulan Februari ini, Pulau Sumatera berpotensi terjadi karhutla, karena di Sumatera panasnya sudah agak tinggi. Pada bulan Mei hingga Juli, sebagian Kalimantan dan Sulawesi juga berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Puncaknya di bulan Agustus-September, kita harus betul-betul tahu puncaknya kapan sehingga kita tahu persiapannya apa, dimulai dari sekarang," ucap Jokowi.