Image description
Image captions

Pemerintah berencana memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mencapai 4-6 minggu. Penerapan PPKM Darurat sudah diterapkan pemerintah di Jawa dan Bali sejak 3 hingga 20 Juli mendatang.

Polri siap mendukung rencana perpanjangan PPKM Darurat. Salah satunya menambah titik penyekatan guna menekan mobilitas warga di tengah kasus Covid-19 melonjak.

"Ya (ada) tambah titik sekat dan penebalan personel," kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Istiono saat dihubungi, Rabu (14/7).

Penambahan titik penyekatan nantinya akan dilakukan di jalan arteri hingga jalan tol.

"Tiap-tiap Polda tambah (titik penyekatan) baik di jalan arteri dan tol," ujar dia.

Namun dia membeberkan secara rinci terkait jumlah personel dikerahkan dan titik penyekatan tersebut. Dia meminta untuk menunggu kabar lebih lanjut.

"(Ada berapa rencana titik penyekatan) Tunggu update dari Polda," kata dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Prantara Santosa menyebut, belum ada rencana untuk melakukan penambahan personel jika adanya penambahan titik penyakatan.

"Belum ada rencana (penambahan personel)," ujar Prantara.

Dia mengaku, personel yang akan berjaga di sejumlah titik penyekatan masih tetap dan belum adanya perubahan. "Sementara belum ada perubahan (tambah personel), masih tetap," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rencana skenario untuk kemungkinan PPKM Darurat yang diperpanjang Darurat mencapai 4-6 minggu.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis, Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).

Oleh karena itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.