Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan pemerintah sudah berusaha menutup celah korupsi. Beberapa caranya dengan melaksanakan reformasi birokrasi, perbaikan layanan publik, dan penguatan pengawasan secara lebih transparan dan akuntabel.
"Dalam pemberian perizinan, pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui transformasi organisasi, transformasi SDM aparatur, dan transformasi sistem kerja, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," katanya saat memberikan sambutan di acara penutupan peringatan Hari Anti Korupsi Se-dunia,Kamis(9/12)
Dia menjelaskan tata kelola manajemen ASN juga harus konsisten menerapkan meritokrasi agar menjadi lebih lebih profesional dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pemerintah juga terus memperluas pemanfaatan teknologi digital, misalnya melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), antara lain e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-catalog, dan e-payment, serta sistem aplikasi lainnya.
"Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kepemimpinan, kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Di samping itu, perlu sinergi dan kolaborasi seluruh instansi dan komponen masyarakat sipil," bebernya.
Dalam rangka penguatan budaya antikorupsi, Ma'ruf meminta kecanggihan teknologi informasi sebagai media pengawas pemberantasan korupsi. Media sosial dalam berbagai platform juga dapat menjadi media kontrol yang ampuh bagi masyarakat sipil untuk turut serta melakukan pengawasan.
"Kedua, terapkan sanksi dan hukuman yang tegas terhadap setiap pelaku korupsi sebagai penegakan hukum dan menjaga kewibawaan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi," bebernya.
Ketiga, bangun mindset aparatur birokrasi yang ber-AKHLAK secara sungguh-sungguh dan konsisten. Hal ini agar menjadi pelopor budaya antikorupsi di dalam pemerintahan. Terakhir, kata Ma'ruf, menggencarkan dan pupuk nilai-nilai antikorupsi agar menjadi karakter bangsa.
"Peran orang tua, guru, ulama, dan akademisi dapat menjadi kekuatan sosial bersama," pungkasnya.
