Sikap Partai Gelora Indonesia yang menolak wacana bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menarik perhatian.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mempertanyakan hak partai Gelora melarang PKS untuk merapat. Sebab semua keputusan ada di tangan Prabowo-Gibran.
"Jika PKS diterima gabung ke kubu Prabowo-Gibran, artinya aspirasi Gelora dicuekin," kata Adi saat dikonfirmasi, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/4).
Analis politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu melanjutkan, namun bila PKS batal gabung, kemungkinan aspirasi Gelora didengarkan.
"Tetapi diterima atau tidaknya PKS di kubu Prabowo-Gibran, nggak ada urusannya dengan Gelora. Itu murni hak prerogatif Prabowo-Gibran," tukas Adi Prayitno.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik menilai, selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran.
"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (28/4).
