Kinerja pejabat Pemprov DKI Jakarta, khususnya level kepala dinas, walikota, lurah dan camat, akan dievalusi menggunakan key performance indicator (KPI) oleh DPRD DKI.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, tujuannya evaluasi adalah menjalankan fungsi pengawasan dan mengetahui sejauh mana keberhasilan program-progran yang dibuat Pemprov DKI selama satu tahun.
“Kenapa harus KPI? Karena secara hukum kita punya fungsi pengawasan,” kata Khoirudin dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Sabtu 7 Juni 2025.
Selama ini, kata Khoirudin, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
“Itu tidak menyentuh kepada dampak outcome kepada masyarakat,” kata Khoirudin.
“Sayang anggaran besar tapi pengawasan kita rendah,” sambungnya.
Selanjutnya, Khoirudin berencana membuat indikator sebagai penentu keberhasilan para pejabat mengeksekusi anggaran.
Terutama anggaran yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita buat indikatornya. KPI-nya,” kata Khoirudin.
“Indikator yang kita sepakati bersama untuk menjadi standar penilaian berhasil atau tidak,” tambahnya
