Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengakui adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang digelar Pemprov DKI Jakarta. Ia menegaskan akan menindak tegas oknum yang terlibat.
“Ya, enggak bisa ditutupi. Ada, dan kita sudah ngomong, itu harus diberantas,” kata Rano kepada wartawan di Ruang Pola, Gedung Pemprov Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Rano menyebut persoalan pungli dalam rekrutmen PPSU sudah menjadi perhatian sejak masa kampanye Pilkada 2024. Ia mengaku telah mewaspadai praktik oknum yang memanfaatkan proses seleksi untuk meminta uang dari pelamar.
"Kita sudah wanti-wanti, ada PPSU yang sampai bayar puluhan juta. Bayangin. Itu enggak bisa diterima. Jadi langsung ditindak aja,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemprov DKI kini tengah menelusuri oknum pelaku pungli yang terlibat dalam proses tersebut. “Iyalah, mencari oknum,” tegasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengungkapkan temuan praktik pungli berdasarkan laporan dari warga saat masa reses. Ia menyebut, pungli dilakukan oleh oknum di lapangan dalam proses rekrutmen Petugas Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan PPSU.
Saya kemarin reses, ada informasi bahwa pada saat perekrutan PJLP atau PPSU, oknum-oknum di bawah melakukan pungli, Pak Wagub,” ujar Ali dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Ali meminta Inspektorat DKI Jakarta segera turun tangan menyelidiki laporan tersebut dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku sesuai aturan yang berlaku.
“Ini praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Udah masuk kerja susah, masih diperas lewat pungli. Jangan biarkan ini terjadi. Saya minta Pak Wagub dan Inspektorat sidak ke lapangan dan bongkar siapa pelakunya,” tegasnya.
Ali juga mengingatkan, temuan ini mencoreng klaim Pemprov DKI bahwa proses rekrutmen PPSU dilakukan secara transparan dan tanpa biaya.
