Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, Indonesia lewat TNI siap berperan menjadi pasukan perdamaian di Jalur Gaza dan sekitarnya.
Pernyataan itu disampaikan Menhan Sjafrie saat memberikan arahan kepada para kadet Palestina yang sedang belajar di Universitas Pertahanan RI.
“Indonesia tidak hanya berjuang secara kemanusiaan terhadap Palestina, tetapi Indonesia juga siap untuk berperan dalam rangka pasukan perdamaian apabila dibutuhkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan Gaza dan Palestina,” kata Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).
Dalam kesempatan itu, Sjafrie juga memberikan pesan kepada para kadet agar semangat dalam mencapai cita-cita. Menhan RI berharap para kadet bisa menjadi pemimpin Palestina pada masa mendatang.
“Kita bangsa Indonesia akan terus membantu kalian di dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Palestina,” tutur Sjafrie.
Sebelumnya, dalam pidato sidang PBB di Gedung Sekretariat PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9), Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap mengirimkan pasukan perdamaian di berbagai wilayah konflik, termasuk Palestina.
“Jika Dewan Keamanan PBB dan majelis besar ini memutuskan, Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain,” kata Prabowo.
"Di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana saja ketika perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap, kami akan memikul tanggung jawab tersebut,” tutur Presiden RI.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan, TNI pada prinsipnya selalu siap menindaklanjuti setiap kebijakan pemerintah, termasuk kemungkinan pengerahan pasukan di bawah bendera PBB.
"Saat ini, TNI memiliki pengalaman panjang dan rekam jejak baik dalam misi perdamaian PBB di berbagai negara konflik,” kata Freddy, Jumat (26/9).
Namun, pengerahan pasukan TNI ke wilayah konflik baru seperti Gaza harus melalui mekanisme PBB dan persetujuan dari pemerintah Indonesia.
“Prosesnya melibatkan keputusan politik negara, koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, serta mandat resmi dari PBB. Jadi, intinya TNI siap kapan pun mendapat mandat, tetapi menunggu penugasan resmi sesuai prosedur internasional,” tutur Kapuspen TNI.
Saat ini, TNI sudah tergabung dalam berbagai pasukan perdamaian di bawah bendera PBB seperti United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dan The United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (Monusco).
