Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan apresiasi tinggi kepada personel yang berhasil menangkap seorang warga negara asing (WNA) di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Penangkapan ini terkait upaya penyelundupan nikel di Weda Bay, Maluku Utara, pada Jumat (5/12) lalu.
WNA berinisial MY tersebut kedapatan membawa lima pack serbuk nikel dan empat pack serbuk nikel murni saat akan terbang menuju Manado. Insiden ini terjadi di tengah upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas ilegal di bandara-bandara swasta.
Sjafrie menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi kekayaan sumber daya alam negara. Kehadiran petugas penjagaan dari pemerintah di bandara IWIP menjadi langkah konkret untuk mencegah praktik penyelundupan serupa.
Penangkapan WNA Penyelundup Nikel di Bandara IWIP
Satgas Terpadu Bandara IWIP berhasil mengamankan seorang WNA berinisial MY yang diduga kuat melakukan penyelundupan nikel. Pelaku tertangkap tangan membawa lima pack serbuk nikel serta empat pack serbuk nikel murni. Penangkapan ini dilakukan saat MY hendak melakukan penerbangan dari Wade Bay menuju Manado menggunakan maskapai Super Air Jet.
Detail kronologi penangkapan WNA penyelundup nikel ini belum dijelaskan secara rinci oleh pihak berwenang. Motif di balik upaya penyelundupan tersebut juga masih dalam tahap penyelidikan oleh petugas. Pelaku saat ini telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Keberhasilan penangkapan ini menunjukkan efektivitas pengawasan yang telah ditingkatkan di area Bandara IWIP. Pemerintah berkomitmen untuk tidak mentolerir segala bentuk kejahatan terhadap kekayaan alam Indonesia. Tindakan ini juga menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan ilegal dari sumber daya negara.
Komitmen Pemerintah dalam Pengawasan Sumber Daya Alam
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin secara tegas menyatakan apresiasinya terhadap personel yang berhasil menggagalkan penyelundupan nikel ini. Menurut Sjafrie, upaya penangkapan ini mencerminkan sikap tegas pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam. Ia menekankan pentingnya kehadiran negara untuk menegakkan hukum dan regulasi yang berlaku.
Sjafrie juga menyoroti pentingnya penempatan petugas penjagaan dari unsur pemerintah di bandara-bandara swasta seperti IWIP. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk melindungi kekayaan alam Indonesia. "Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik,” kata Sjafrie.
Pemerintah memastikan bahwa IWIP dan seluruh bandara swasta lainnya yang sebelumnya kurang pengawasan akan dijaga ketat. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah aksi penyelundupan sumber daya alam yang merugikan negara. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari langkah pemerintah pada 29 November lalu untuk memperketat pengamanan.
Pengetatan Pengawasan di Bandara IWIP oleh Satgas Terpadu
Pengetatan pengawasan di Bandara IWIP merupakan respons langsung dari pemerintah terhadap kondisi sebelumnya yang minim pengamanan. Bandara yang telah beroperasi sejak tahun 2019 ini sebelumnya tidak dilengkapi dengan unsur pengamanan yang memadai dari pemerintah. Kondisi ini membuka celah bagi potensi aktivitas ilegal, termasuk penyelundupan nikel dan komoditas lainnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menempatkan Satgas Terpadu di wilayah bandara IWIP. Satgas ini terdiri dari berbagai unsur penting seperti Satgas PAM TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Polri, Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan, Karantina Kesehatan, BMKG, AirNav Indonesia, serta Avsec. Keberadaan tim gabungan ini diharapkan mampu memperketat pengawasan secara komprehensif.
Tujuan utama penempatan Satgas Terpadu adalah untuk memastikan bandara IWIP tidak menjadi jalur keluar atau masuk bagi aktivitas ilegal. Secara khusus, fokus pengawasan ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya alam Indonesia. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga aset negara dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.
