Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono sedang digoyang, muncul desakan agar dirinya diganti imbas dianggap sebagai dalang gagalnya partai Ka'bah tembus ambang batas parlemen.
Dewan Majelis PPP menyurati Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di bawah kepengurusan Plt Ketum Mardiono agar segera menggelar Muktamar pada tahun ini. Salah satu pembela Mardiono, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek pun buka suara.
Jubir PPP ini menjelaskan penentuan jadwal Muktamar dibicarakan dalam forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang kemudian direkomendasikan pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Menurutnya, para pimpinan di tingkat daerah telah menginginkan Muktamar digelar pada 2025.
"Di Rapimnas itu memang mengarah rekomendasi untuk Mukernas nanti akan menetapkan jadwal Muktamar. Informasi yang beredar, yang disampaikan DPW-DPW berharap Muktamar-nya di 2025. Meskipun Rapimnas sendiri itu tidak punya kewenangan untuk menjadwalkan karena penjadwalannya itu di Mukernas, maka rekomendasi Rapimnas itu menjadi bahan dalam Mukernas nanti," kata dia di Jakarta, Selasa (18/6/2024).
Secara terpisah, pembela Mardiono lainnya, Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Timur (NTT) Djainudin Lonek meminta Mardiono untuk fokus dalam memimpin partai jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Ia mengingatkan, saat ini mulai hadir pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan situasi jelang Pilkada 2024. Lonek mengklaim, seluruh DPW PPP se-Indonesia telah sepakat untuk menggelar Muktamar sesuai jadwal yang telah ditentukan berdasarkan AD/ART partai.
“Di Rapimnas sendiri kami tidak mengubah jadwal untuk muktamar, namun karena terdapat berbagai isu maka kami menegaskan kembali bahwa muktamar akan dilaksanakan sesuai dengan AD/ART yaitu tahun 2025,” ujar dia seperti dikutip, Selasa (18/6/2024).
Diketahui, Dewan Majelis PPP menyurati DPP yang dipimpin Mardiono. Mereka meminta partai segera menggelar Muktamar pada tahun ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh usai Pemilu 2024.
Adapun surat itu tertanggal sejak 1 Mei 2024. Terdapat empat tanda tangan petinggi dewan majelis dibubuhkan dalam surat, yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Rommy.
Mardiono Gagal Pimpin PPP
Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memberikan tanggapan terkait kegagalan PPP menembus parlemen pada periode mendatang. Ia menilai kejadian ini sangat merugikan partai.
"Namanya kalau orag Jawa bilang itu ketempuhan. Karena saya juga pernah jadi pimpinan di situ kemudian tidak masuk lagi ya," kata Suharso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).
Suharso menegaskan kegagalan PPP masuk parlemen untuk kali pertama merupakan tanggung jawab pemimpinnya, yakni Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Ia mengatakan sebagai pemimpin, Mardiono yang seharusnya menanggung akibatnya. "Menurut saya kalau mau tanggung jawab ya pimpinanlah yang bertanggung jawab," ucapnya.
Ia berharap karir politik PPP ke depannya dapat berjalan dengan baik. "Ya mudah-mudahan yang akan datang bisa lebih baik lagi, itu saja," tuturnya.
Sebelumnya, viral sebuah video yang menampilkan Mardiono sedang berpidato. Dalam pidato ia menolak disalahkan, terkait gagalnya PPP lolos ke Senayan. "Lho, saya bukan pelaku kok. Yang pelaku bapak-ibu sekalian. Yang berhasil kita semua, yang gagal kita semua. Saya tidak gagal. Saya tidak nyalonin jadi anggota DPR RI, saya tidak nyalonin DPRD, saya tidak ikut mencalonkan bupati. Jadi, kalau dibilang Mardiono gagal. Yang mana yang gagal?," tegas Mardiono dalam video tersebut, dikutip Senin (10/6/2024).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, viralnya video Mardiono yang mengamuk imbas tak lolosnya partai Ka'bah ke Senayan, akan semakin memunculkan sentimen buruk.
"Situasi yang buruk di PPP semacam ini, justru akan semakin menjatuhkan PPP dalam kontestasi masa depan," ujar Dedi, seperti dilansit Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (10/6/2024).
Ia menilai, sudah saatnya PPP mencari ketum baru. Karena terbukti kegagalan PPP ada di era kepemimpinan Mardiono. Dedi juga menyarankan agar sosok ketum baru kelak, dari kalangan ulama sebagaimana kebiasaan partai dahulu.
Kader Ingin Mardiono Lengser
Sejumlah kader PPP yang mengatasnamakan diri Front Kader Kabah Bersatu (FKKB) meminta DPP PPP menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk menggantikan Mardiono. Ketua FKKB Ichwan Zayadi menilai bahwa Mardiono tidak piawai dan tidak memiliki kapabilitas dalam mengelola partai berlambang Ka’bah itu di Pemilu 2024.
“Kami mendesak kepada DPP PPP untuk segera menggelar MLB agar terpilih dan terbentuknya kepengurusan DPP PPP yang definitif dan lebih baik lagi,” kata Ichwan di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2024).
Dia mengaku prihatin atas hasil yang diperoleh PPP pada Pemilu 2024. Ichwan juga menyoroti banyaknya putusan MK yang menolak gugatan PPP. Hal itu berimplikasi terhadap perolehan suara nasional yang kurang dari empat persen. Dengan demikian, PPP kemungkinan besar tidak lolos parliamentary threshold (PT) DPR.
"Perolehan suara PPP dalam Pemilu 2024 ini adalah yang terburuk karena untuk kali pertama dalam sejarah PPP tidak lolos parliamentary threshold di DPR RI sejak berdiri pada 5 Januari 1973," ujar Wakil Ketua DPRD Jakarta periode 2014-2019 itu.
Menambahkan, koordinator pergerakan yang tergabung di FKKB, Muchbari juga menegaskan bahwa kepemimpinan Mardiono membuat PPP menjadi menurun.
“Pada saat 2019, pada saat turbulensi yang begitu tinggi menghantam PPP, PPP masih bisa bertahan dengan 19 kursi. Itu turbulensi nya sudah cukup tinggi banget. Pada saat ini yang kami memperkirakan PPP akan bangkit kembali dengan kepemimpinan pak Mardiono, ternyata malah sebaliknya, kita tidak mampu lolos dalam parliamenteray threshold,” ucap dia tegas.
sumber: inilah
