Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) memimpin rapat DPN tentang pengamanan dan penertiban pengelolaan komoditas sumber daya alam, khususnya terkait penertiban tambang ilegal.
Rapat yang digelar di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (11/9) ini dihadiri Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan Taufanto selaku Sekretaris DPN dan ketiga Deputi DPN.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Direktur PT Timah Tbk Restu Widiyantoro, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hingga kepala staf tiga matra turut hadir.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiwirang mengatakan, rapat membahas penataan tata kelola pertambangan timah agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kemakmuran bangsa, sesuai amanat konstitusi.
Dalam rapat, Direktur PT Timah menyoroti masih maraknya penambangan ilegal yang menyebabkan produksi perusahaan belum optimal.
“Dalam presentasi tersebut, turut disampaikan dua opsi kebijakan strategis yang dapat ditempuh, antara lain penertiban penambangan ilegal serta langkah-langkah penataan lainnya,” kata Frega dalam keterangan tertulis.
Menteri Bahlil menyampaikan pandangan terkait regulasi pertambangan, sedangkan Menteri Keuangan Purbaya menyoroti persoalan aktivitas ilegal yang berkaitan dengan ke bea cukaian.
Permasalahan mengenai keberadaan tenaga kerja asing yang membutuhkan pengaturan keimigrasian juga dijelaskan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.
Melalui rapat tersebut, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penataan tata kelola pertambangan timah yang melibatkan berbagai aspek dan koordinasi antar-kementerian/lembaga.
“Sinergi lintas kementerian/lembaga dipandang sangat penting untuk menertibkan praktik penambangan ilegal. Dengan demikian, produksi PT Timah dapat terus ditingkatkan, baik dalam konteks hilirisasi maupun peningkatan ekspor, demi mendukung kemakmuran bangsa,” tutur Frega.
Pantauan di lokasi, rapat dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Para menteri dan jajaran TNI berangsur meninggalkan kompleks Kemhan RI pada pukul 12.30 WIB.
