Beredarnya rekaman dugaan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, tengah berjalan santai di sebuah pusat perbelanjaan di Jl. Zainul Arifin, Medan.
Perbuatan tidak empatik ini terjadi di tengah situasi memilukan akibat banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Aceh, serta Sumatera Barat yang menyebabkan ribuan warga kehilangan rumah, kehilangan anggota keluarga, dan terpaksa mengungsi ke posko darurat.
Dikutip dari instagram Sumut_headlines, informasi tersebut segera memantik kritik luas dari berbagai kalangan, termasuk dari SATMA AMPI Sumut melalui Ketua mereka, Fachmy Harahap. Fachmy menilai tindakan itu mencerminkan sikap yang “minim empati”: alih-alih berada di lokasi terdampak untuk mengarahkan respons tanggap darurat, sosok yang memimpin lembaga kebencanaan nasional justru tampak menghabiskan waktu di mall seakan situasi krisis tidak sedang berlangsung.
Midon menambahkan bahwa ini bukan kontroversi pertama. Sebelumnya, Suharyanto juga disorot publik termasuk oleh perwakilan legislatif dan kelompok masyarakat sipil karena dalam konferensi pers menyebut bahwa kondisi bencana di Sumatera “hanya terlihat mencekam di media sosial”, pernyataan yang dianggap meremehkan kesulitan nyata para korban.
“Perilaku seperti ini sama sekali tidak menunjukkan kepedulian. Ketika masyarakat berjuang menghadapi kehilangan, trauma, dan ketidakpastian, ia malah terlihat bersantai di mal. Pemimpin kebencanaan seharusnya berada di sisi para korban, bukan menikmati kenyamanan pusat perbelanjaan,” tegas Fachmy Harahap.
Fachmy menilai kemunculan di mal tersebut menjadi “blunder lanjutan” yang semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap BNPB, terlebih setelah pernyataan yang dianggap merendahkan skala bencana.
Jika pejabat tertinggi penanggulangan bencana dinilai kurang serius, kurang empatik, dan tidak hadir di daerah terdampak, bagaimana korban bisa berharap pada penanganan pemerintah yang optimal?
Fachmy bahkan mendesak pemerintah pusat khususnya Presiden untuk mengevaluasi kinerja BNPB, termasuk mempertimbangkan pergantian pimpinan bila diperlukan.
Mengapa Kritik Menguat
Pernyataan awal Suharyanto yang menyebut bahwa banjir dan longsor di Sumatera “tidak separah di medsos” sejak awal telah memicu gelombang protes, baik dari anggota DPR, akademisi, maupun masyarakat terdampak.
Sumber: kulturnativ
