Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) sekaligus tokoh ekonomi nasional, Purbaya, membuat publik terperangah.
Usai mengumumkan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantuan bencana Sumatera sebesar Rp60 triliun.
Namun yang paling menyita perhatian bukanlah jumlahnya, melainkan sumber pendanaannya: efisiensi besar-besaran dari kegiatan dan rapat yang disebutnya “gak jelas”.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers terbaru yang membahas kesiapan pemerintah dalam merespons bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah di Sumatera.
Menurutnya, pemerintah tak perlu mengutak-atik anggaran vital, sebab dana Rp60 triliun itu dapat disiapkan hanya dengan memangkas pemborosan internal.
“Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi,” ujar Purbaya.
“Sudah kita lihat ada sekitar Rp60 triliun. Jadi gak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukan dari potongan anggaran tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang gak jelas, rapat gak jelas. Yang jelas sih gak apa-apa ya.”
Pernyataan tersebut langsung menuai respons luas. Banyak pihak menafsirkan bahwa selama ini ada anggaran negara yang terbuang untuk kegiatan tanpa output jelas, khususnya rapat-rapat yang tidak memberikan dampak nyata.
Ucapan Purbaya dianggap sebagai kritik terselubung terhadap budaya birokrasi yang sering menghabiskan anggaran hanya untuk kegiatan seremonial.
Dari sisi kebijakan, Purbaya memastikan dana tersebut dialokasikan untuk percepatan penanganan bencana di Sumatera.
Mulai dari kebutuhan logistik, rekonstruksi infrastruktur, hunian sementara, hingga pemulihan sosial-ekonomi warga.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengawal penggunaan dana ini agar tepat sasaran dan tidak mengalami kebocoran.
“Ini untuk rakyat. Kita ingin pastikan masyarakat Sumatera yang terdampak bencana mendapatkan penanganan maksimal,” tegasnya.
“Efisiensi bukan sekadar hemat, tetapi memastikan anggaran negara digunakan untuk hal yang betul-betul bermanfaat.”
Meski demikian, ucapan Purbaya tentang rapat gak jelas langsung menjadi bahan sorotan publik.
Beberapa analis menilai pernyataan itu menyingkap apa yang selama ini menjadi isu klasik: anggaran kegiatan pemerintah kerap membengkak namun minim hasil.
Dengan adanya efisiensi Rp60 triliun, publik pun mempertanyakan sejauh apa sebenarnya anggaran serupa digunakan selama ini.
Sementara itu, berbagai pihak menyambut baik langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah.
Pemangkasan kegiatan internal dianggap tepat, terutama saat negara berada dalam situasi darurat bencana.
Aktivitas birokrasi yang tidak mendesak memang seharusnya menjadi prioritas untuk dirasionalisasi.
Hingga kini, pemerintah tengah mempersiapkan mekanisme detail penyaluran dana tersebut.
Purbaya memastikan bahwa sistem distribusi akan melibatkan audit ketat agar anggaran tidak jatuh ke tangan yang salah.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi di semua lini, terutama ketika angka sebesar Rp60 triliun menjadi tumpuan pemulihan jutaan warga terdampak bencana.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap bantuan dapat segera tersalurkan, sekaligus membuka jalan bagi sistem penganggaran negara yang lebih bersih dan efisien.***
Sumber: pojok 1
