Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam ke Istana Kepresidenan. Menurutnya, pertemuan ini digelar sebagai upaya memberikan pemahaman mengenai alasan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP).
“Bukan resistensi ya, mungkin masih ada perbedaan pandangan yang mungkin itu karena belum tersampaikan secara utuh apa yang melandasi keputusan dari Bapak Presiden dan keputusan pemerintah,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).
Prasetyo memaparkan terdapat beberapa alasan pemerintah memutuskan bergabung dengan BoP. Nantinya, dalam forum ini Prabowo pun akan menjelaskan secara detail alasan tersebut kepada para tokoh agama Islam yang hadir.
“Termasuk di situ kan ada poin-poin yang diatur di dalam Board of Peace yang itu juga menjadi bahan pertimbangan yang barangkali ini belum tersampaikan secara utuh gitu,” ujarnya.
“Nah, saya rasa forum siang hari ini juga bagian dari yang memungkinkan untuk Bapak Presiden nanti bisa jadi akan menyampaikan poin-poin tersebut dengan harapan ini semua bisa diterima dan dimengerti oleh semua pihak,” jelas Prasetyo menambahkan.
Terkait langkah pemerintah yang tidak akan mengubah keputusan untuk bergabung dalam BoP, Prasetyo tidak berbicara banyak. Ia menyebut pemerintah baru akan mendengar masukan dari para ulama dan akan berupaya meminta pertimbangan perihal keputusan Prabowo.
“Tapi bahwa sekali lagi yang kami sampaikan, komunikasi kan tidak hanya yang formal seperti siang hari ini kan. Dengan beberapa tokoh kan beliau selalu, itu cara beliau sih untuk mengambil keputusan. Sebelum keputusan biasanya beliau meminta pertimbangan beberapa tokoh-tokoh tertentu,” tuturnya.
Diketahui, keputusan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump, memicu polarisasi pandangan di kalangan ulama.
Dua organisasi Islam terbesar di Tanah Air, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), menunjukkan sikap yang bertolak belakang dalam merespons langkah diplomatik ini.
PBNU: Masuk untuk Mewarnai
PBNU memilih mengambil posisi mendukung langkah pemerintah. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menilai kehadiran Indonesia di forum tersebut justru krusial.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/1/2026), Gus Yahya mengakui bahwa BoP pasti berisi beragam kepentingan, termasuk negara yang pro-Israel. Namun, justru karena itulah Indonesia harus masuk.
“Kalau tidak ada pihak yang sungguh-sungguh punya komitmen membantu Palestina di dalamnya, siapa yang akan bersuara demi Palestina?” ujar Gus Yahya.
Bagi PBNU, keterlibatan ini adalah perpanjangan sejarah bangsa untuk memperjuangkan hak Palestina di panggung global. Memboikot forum justru akan membuat narasi pro-Israel semakin dominan tanpa perlawanan.
MUI: Mundur, Itu Jebakan Neokolonialisme!
Sikap berbeda ditunjukkan MUI. Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, melayangkan kritik keras dan mendesak pemerintah menarik diri.
MUI menyoroti fakta bahwa forum ini menyertakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, namun tidak menyertakan perwakilan Palestina. Ditambah lagi, Indonesia diwajibkan membayar iuran keanggotaan.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” tegas Kiai Cholil.
Senada, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut BoP sebagai bentuk nyata "neokolonialisme". Ia menilai forum ini hanya menawarkan "perdamaian semu" yang menggeser isu utama—yakni pengakhiran penjajahan—menjadi sekadar manajemen konflik.
“Model ini berisiko... Keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina,” tegasnya.
Senada, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut BoP sebagai bentuk nyata "neokolonialisme". Ia menilai forum ini hanya menawarkan "perdamaian semu" yang menggeser isu utama—yakni pengakhiran penjajahan—menjadi sekadar manajemen konflik.
“Model ini berisiko... Keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina,” tegasnya.
