Genderang perang terhadap kebocoran penerimaan negara makin nyaring ditabuh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa agenda 'cuci gudang' di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bukan sekadar gertakan sambal. Jika tak ada aral melintang, perombakan besar-besaran jajaran korps baju cokelat itu akan dieksekusi pada Kamis (5/2/2026).
Langkah ini menandai babak baru keberanian Purbaya dalam membenahi 'lubang tikus' di kementeriannya. Meski sempat sedikit mundur dari jadwal awal pekan, Purbaya menegaskan mesin reformasi birokrasi ini sudah panas dan siap bergerak.
"Jadi, Kamis mungkin," ujar Purbaya dengan nada lugas saat ditemui di kawasan Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Sanksi 'Pengasingan' bagi Pemain Pajak
Purbaya tak main-main dengan ancamannya. Ia mengungkapkan, setidaknya ada 70 pejabat pajak yang masuk dalam daftar mutasi. Angka ini menyusul langkah serupa yang dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada akhir Januari lalu, di mana 30 pejabat telah lebih dulu 'dibereskan'.
Namun, ada yang menarik dari skema mutasi kali ini. Purbaya menyiapkan sanksi psikologis bagi mereka yang terbukti tidak amanah. Para pejabat yang ketahuan 'main mata' dengan pungutan negara atau sengaja membiarkan piutang pajak bocor, tidak akan sekadar digeser, melainkan dibuang ke wilayah terpencil
"Yang ketahuan main-main, saya putar ke tempat yang lebih sepi. Jadi, kita melakukan perbaikan sungguh-sungguh," tegasnya.
Pesan Kuat untuk Integritas
Langkah ekstrem ini diambil bukan tanpa alasan. Purbaya tampaknya ingin mengirimkan pesan horor bagi para 'makelar' di dalam sistem: tidak ada tempat bagi mereka yang menggerogoti uang rakyat. Memindahkan pejabat bermasalah ke daerah yang jauh dari keramaian (dan jauh dari akses 'proyek') adalah cara Purbaya memutus rantai pengaruh dan praktik transaksional.
Pembenahan di Ditjen Pajak ini menjadi krusial mengingat target penerimaan negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menuntut angka yang sangat agresif. Tanpa 'sapu' yang bersih, mustahil lantai ekonomi Indonesia bisa mengkilap sesuai harapan.
Strategi 'pengasingan' ke daerah sepi ini adalah langkah cerdas sekaligus menyakitkan bagi birokrat yang terbiasa hidup di zona nyaman ibu kota. Kini, publik tinggal menunggu: apakah 70 nama yang bakal 'dibuang' Kamis lusa nanti adalah para pemain besar, atau hanya sekadar pion untuk meredam kegaduhan?
