Presiden RI Prabowo Subianto menerima sejumlah mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, serta tokoh senior diplomasi nasional di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/2/2026).
Pertemuannya berlangsung kurang lebih tiga jam, meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta. Terutama soal keterbukaan Presiden Prabowo dalam membahas dinamika politik luar negeri Indonesia, termasuk isu Palestina.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Dino Patti Djalal mengaku terkejut dengan suasana pertemuan yang dinilainya sangat terbuka dan dialogis. Ia menilai pertemuannya jauh dari kesan satu arah.
“Pertama saya agak surprise, kenapa? Karena kita cukup banyak dengar cerita mengenai pertemuan dengan Presiden yang satu arah, top down. Tapi yang saya lihat hari ini saya surprise karena suasana totally open,” kata Dino kepada wartawan usai pertemuan.
Selain itu, Dino menyebut, salah satu fokus utama pembahasan dengan Prabowo mengenai keputusan pemerintah bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Baginya, keputusan ini merupakan satu-satunya pilihan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. “Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Kan tidak ada opsi lain, dan faktanya adalah BoP ini yang menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel,” ujarnya.
Dino mengungkap diskusi berkembang secara dua arah dan berlangsung sangat apa adanya tanpa pembatasan topik. Berbagai risiko, opsi kebijakan, hingga skenario tantangan global yang berpotensi dihadapi Indonesia turut dibahas secara terbuka dan ditanggapi langsung oleh Prabowo.
“Dalam diskusi ini tidak ada batasannya, tidak ada yang bilang kita tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya itu, tapi sangat terbuka dan diskusi ini dua arah, jadi bukan satu arah,” ucapnya.
Lebih lanjut, Dino pun langkah pemerintah bergabung dalam BoP dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Prabowo, ungkapnya, menekankan siap keluar dari organisasi tersebut jika sudah tidak sejalan dalam mewujudkan kebebasan masyarakat Palestina, khususnya Gaza.
"Tapi yang saya paling suka, dan ini align juga dengan posisi core policy luar negeri Indonesia, adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita. Ini berkali-kali beliau tekankan,” paparnya.
