Proses pembahasan anggaran di DKI tengah jadi sorotan. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun siap membantu merapikan anggaran di ibu kota.
Sorotan terhadap anggaran DKI itu di antaranya terkait anggaran lem Aibon Rp 82 miliar dan pengadaan ballpoint Rp 124 miliar. Saat ditanya mengenai hal tersebut, Menkeu Sri Mulyani mengatakan akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk meningkat kualitas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kita nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri di dalam meningkatkan kualitas dari APBD tentunya," kata Sri di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Sri mengatakan semua hal akan dikoordinasikan untuk menunjang hal tersebut.
"Dan berbagai hal nanti akan kita koordinasikan bersama," ujar dia.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan tidak akan mengintervensi proses pembahasan anggaran di daerah sampai hasilnya final. Tito mengatakan setiap daerah mempunyai mekanisme sendiri.
"Saya kan tidak mau mengintervensi daerah, ya, sebelum mereka final. Karena mereka memiliki mekanisme sendiri," ujar Tito di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (1/11).
Tito lantas mencontohkan pembahasan anggaran di setiap provinsi. Dia menjelaskan pembahasan anggaran dilakukan secara bertahap.
"Kami nggak bisa mengintervensi dan tidak bisa mengintervensi dan paling hanya mengingatkan saja ya, mengingatkan saja tentang prinsip penggunaan anggaran. Itu selain belanja pegawai yang sudah pasti rutin, kemudian belanja barang untuk operasional, utamakan belanja modal yang tepat untuk kepentingan rakyat. Itu yang penting, untuk kepentingan rakyat, betul-betul dirasakan," tutur dia.
Ia juga mengaku enggan membahas anggaran DKI Jakarta secara spesifik. "Jadi saya nggak ingin spesifik ingin menjawab masalah DKI. Jangan dibawa-bawa saya ke isu yang masih di tingkat daerah," tuturnya.
Sebelumnya, PSI menyoroti anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat. Selain itu, PSI juga mempertanyakan anggaran ballpoint Rp 124 miliar.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sudah memberikan penjelasan mengenai heboh anggaran tersebut. Anies menegaskan tidak mungkin membeli lem Aibon seharga Rp 82,8 miliar seperti dalam rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.
"Nggak mungkin beli lem Aibon Rp 82 miliar. Saya itu menemukan beli Rotring Rp 35 miliar, ballpoint Rotring. Kemudian ATK Rp 1,6 triliun. Jadi itu sudah kita temukan, itu yang akan koreksi. Dan ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia," ucap Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/10).
Anies mengaku telah mengecek rencana anggaran satu per satu. Dia lalu menyampaikan keanehan anggaran kepada bawahannya.
"Satu-satu lihatin, tim kita review satu, satu, dan saya panggil semuanya, saya tunjukkan keanehan itu. Saya tidak umumkan keluar. Karena saya mau koreksi tidak bisa seperti ini terus. Kalau umumkan menimbulkan kehebohan gubernurnya kelihatan keren sih," kata Anies.
Menurut Anies, hal seperti ini selalu berulang bertahun-tahun karena sistemnya bermasalah. Oleh sebab itu, dia ingin sistemnya diubah.
"Ini ada masalahnya ini harus dikoreksi karena mengandalkan manual. Kalau ngeceknya manual, akan selalu berulang seperti ini dengan melihat situasi kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu ngisi komponen yang relevan," kata Anies.
Anies menyebut saat ini sistem yang digunakan Pemprov DKI sudah digital tapi tidak smart alias pengecekan masih dilakukan secara manual. Akibatnya, tetap ada pegawai yang teledor setiap tahunnya.
"Terlalu detail di level itu ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor. Toh diverifikasi dan dibahas. Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi," ujar dia. 0 dtk
