Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengecam keterlambatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Myanmar dalam mengatasi kasus pengungsi Rohingya.
“Tanpa tindakan Dewan Keamanan PBB, negara lain harus melakukan bagian mereka untuk menyelesaikan krisis ini,” kata Mahathir dalam sesi tingkat tinggi terkait Rohingya di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, dikutip dari New Strait Times, Jumat 27 September 2019.
Mahathir menegaskan, apa yang terjadi di Rakhine State merupakan genosida. Dalam pertemuan itu, hadir pula Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina.
“Apa yang terjadi adalah pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis dan pelanggaran HAM,” ujar Mahathir.
Ia juga mengecam Myanmar yang dianggapnya menutupi sesuatu yang terjadi di Rakhine. Mahathir mengecam mengapa Myanmar melarang akses beberapa pejabat PBB dan pekerja bantuan kemanusiaan datang ke Rakhine.
“Jika Myanmar tidak menyembunyikan apa pun, mengapa pejabat PBB dilarang melihat situasi Rakhine? Biarkan mereka mengunjungi, memeriksa dan membantu mereka,” ujarnya.
Sementara itu, ia mengapresiasi gerak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang akhirnya membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional dan berharap para pelaku tidak lolos dari kejahatan keji yang telah mereka lakukan.
“Malaysia juga telah melakukan yang kami bisa untuk para pengungsi termasuk bantuan kemanusiaan, mengoperasikan rumah sakit di Cox’s Bazar dan menampung hampir 100 ribu pengungsi terdaftar,” tutur Mahathir lagi.
Menurut dia, semakin lama pengungsi Rohingya tinggal di kamp pengungsian, akan semakin sulit situasi mereka. Tak hanya itu, para pengungsi rentan terhadap bentuk eksploitasi lainnya termasuk perdagangan manusia dan perbudakan seks. 0 med
