Puluhan santri yang tergabung dalam Forum Santri Nusantara (FSN) Bandung Raya mendatangi kediaman Anggota DPR Atalia Praratya di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Selasa 14 Oktober 2025.
Kedatangan mereka sebagai bentuk protes atas pernyataan Atalia yang dinilai menyinggung dunia pesantren terkait pembangunan Pondok Pesantren Al Khoziny dengan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Aksi yang berlangsung singkat itu dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Massa tiba sekitar pukul 15.16 WIB, menyampaikan orasi serta tuntutan di depan rumah Atalia, lalu membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 15.40 WIB.
Koordinator FSN Bandung Raya, Riki Ramdan Fadilah mengatakan, pernyataan Atalia telah menimbulkan keresahan di kalangan santri. Menurutnya, pernyataan tersebut seolah menggiring opini negatif bahwa pesantren identik dengan pelanggaran hukum.
“Yang kami tolak adalah pandangan beliau yang seperti tidak sepakat penggunaan APBN untuk membangun kembali Ponpes Al Khoziny. Seolah-olah pesantren tidak pantas mendapat dukungan negara,” ujar Riki dikutip dari RMOLJabar.
Riki berpandangan ucapan Atalia telah membentuk persepsi buruk di tengah masyarakat tentang pesantren. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk segera mengambil tindakan tegas.
“Kami meminta Bahlil Lahadalia memecat Ibu Atalia dari keanggotaan DPR RI. Ucapannya telah menimbulkan kegaduhan dan bertentangan dengan nilai keadilan sosial serta konstitusi,” pungkas Riki.
Golkar Luruskan Pernyataan Atalia soal Ponpes Al Khoziny
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, angkat bicara terkait insiden penggerudukan rumah Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar, Atalia Praratya, oleh sejumlah santri.
Aksi tersebut terjadi lantaran Atalia dinilai tidak memiliki empati terhadap tragedi yang menimpa Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny setelah menyatakan bahwa rencana penggunaan APBN untuk pembangunan pesantren tersebut perlu dikaji ulang.
“Bu Atalia tidak bermaksud untuk melarang Al Khoziny untuk dapat APBN," ujar Sarmuji kepada wartawan, Selasa, 14 Oktober 2025.
Sarmuji memastikan Atalia segaris dengan kebijakan Fraksi Golkar yang mendorong agar pesantren bisa masuk dalam RUU Sisdiknas sehingga memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari anggaran pendidikan 20 persen APBN.
Menurut Ketua Fraksi Golkar di DPR RI itu, dengan adanya dasar hukum yang jelas, negara dapat hadir tidak hanya ketika terjadi bencana, tetapi juga secara berkelanjutan dalam mendukung keberlangsungan pesantren.
“Dengan demikian negara tidak hadir saat bencana saja tetapi bisa hadir secara kontinyu. Cantolan hukumnya menjadi lebih jelas,” pungkas Sarmuji.
sumber: rmol
