Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menaikkan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000.
Kenaikan tarif tak bisa dihindari lantaran biaya operasional dari pendapatan (cost recovery) Transjakarta makin turun tiap tahunnya, sehingga subsidi yang diberikan jadi lebih besar.
“Memang untuk tarif Transjakarta kita pahami sejak tahun 2005 sampai saat ini tidak ada kenaikan. Dari hasil kajian kami, cost recovery-nya turun dari rata-rata 34–35 persen, sekarang tinggal di angka 14 persen,” Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).
Penyesuaian tarif diharapkan bisa meningkatkan kembali cost recovery Transjakarta. Setidaknya, cost recovery Transjakarta bisa kembali seperti tahun-tahun sebelumnya.
Syafrin menegaskan, proses penetapan tarif Transjakarta diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2014, di mana tarif hanya dapat ditetapkan oleh gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPRD DKI Jakarta.
“Jika ada penyesuaian tarif, gubernur akan bersurat ke DPRD untuk mengajukan penyesuaian tersebut. Setelah dibahas dan disetujui DPRD, baru bisa ditetapkan,” jelasnya.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Jakarta Nomor 10 Tahun 2014, besaran tarif Transjakarta ditetapkan Gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPRD. Meski begitu, hingga kini belum ada keputusan gubernur Jakarta untuk kenaikan tarif.
"Jadi tentu jika ada penyesuaian tarif, maka gubernur pasti akan bersurat ke DPRD untuk mengajukan penyesuaian tarif tadi dan itu akan dibahas. Jadi kita tunggu suratnya, baru itu pasti ada," kata Syafrin.
Subsidi Besar Transportasi Jakarta
Ketua Komisi B DPRD DKI Nova Harivan Paloh mengatakan, salah satu kebijakan Jakarta yang memakan anggaran cukup tinggi adalah subsidi transportasi. Dalam satu tahun, anggaran yang digunakan untuk memberikan public service obligation (PSO) mencapai sekitar Rp6 triliun.
"Kita bisa ketahui secara bersama kan bahwa ada nilai yang sangat tinggi yang dari ABBD kita (untuk subsidi transportasi), kurang lebih hampir Rp 6 triliun setiap tahun," kata Nova.
Dari total anggaran sekitar Rp6 triliun itu, subsidi yang diberikan untuk penumpang Transjakarta adalah yang paling besar, yaitu sekitar Rp4,2 triliun. Pasalnya, jumlah penumpang Transjakarta setiap harinya bisa mencapai 1,3 juta orang.
Perlu ada kajian ulang terkait besaran subsidi untuk penumpang Transjakarta. Apalagi, belakang Pemprov DKI membuka sejumlah rute baru Transjabodetabek, yang mengakomodasi warga dari daerah penyangga dengan tarif serupa Transjakarta, yaitu Rp 3.500.
Nova menilai, kajian untuk menaikkan tarif Transjakarta sudah semestinya dilakukan. Mengingat, besaran tarif Transjakarta belum pernah berubah selama 20 tahun atau sejak 2005. Sementara beban subsidi yang harus ditanggung Pemprov Jakarta makin besar tiap tahunnya.
Anggaran Dipangkas
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya akan mengkaji ulang besaran subsidi transportasi umum di Ibu Kota. Hal ini dilakukan setelah adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar hampir Rp15 triliun.
Pemangkasan tersebut membuat APBD DKI Jakarta 2026 menurun dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.“Subsidi transportasi kita besar sekali. Contohnya, mau ke mana pun bayarnya Rp3.500, ini belum tentu dinaikkan ya, tapi akan dikaji kembali,” kata Pramono di Balai Kota, Rabu (8/10/2025).
Meski begitu, Pramono memastikan program-program prioritas, terutama yang menyentuh masyarakat kurang mampu, tidak akan terdampak oleh penghematan anggaran.“Yang jelas, program prioritas bagi warga tidak mampu tidak kami ganggu sama sekali,” tegasnya.
